HORIZONE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Selasa (8/9/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Tanah Datar tersebut dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Kamrita dan Sekretaris Dewan Alfian Fikri.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, wali nagari, hingga pimpinan BUMD.
Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra, menyampaikan bahwa rapat ini memberikan kesempatan bagi delapan fraksi untuk menyampaikan aspirasi, catatan critical, serta masukan konstruktif terkait arah kebijakan perubahan anggaran daerah.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Junaidi, menegaskan bahwa penyusunan Perubahan APBD 2026 bukan sekadar penyesuaian angka atau struktur anggaran belaka. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi skala prioritas pembangunan daerah.
“Penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2026 harus didasarkan pada kondisi ekonomi daerah serta keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Program yang memberikan manfaat luas perlu diperkuat, sementara yang kurang efektif harus dievaluasi,” ujarnya.
Nada senada disampaikan Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui juru bicaranya, Asrul Jusan. Pihaknya menyatakan mendukung pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026, namun menuntut Pemkab Tanah Datar untuk konsisten menerapkan tata kelola keuangan yang bersih.
“Kami mendukung perubahan ini, tetapi pemerintah daerah wajib mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap alokasi anggaran harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain evaluasi efektivitas anggaran, isu pemberdayaan ekonomi lokal dan mitigasi bencana menjadi sorotan utama sejumlah fraksi lainnya:
Fraksi Ummat Golkar lewat juru bicara Donal Martin mendesak pemerintah daerah agar memberikan intervensi nyata kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fraksi ini juga mempertanyakan data konkret jumlah UMKM yang telah menerima bantuan Pemkab sejauh ini.
Donal Martin turut meminta Pemkab Tanah Datar menyusun peta jalan dan tahap penanganan bencana yang jelas, lengkap dengan strategi pembiayaan untuk mengantisipasi keterbatasan dana dari pemerintah pusat.
Fraksi PAN melalui juru bicara Nofrizal mendorong penguatan porsi anggaran khusus penanganan dan pemulihan pascabencana guna meningkatkan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana alam.
Menutup jalannya persidangan, Ketua DPRD Anton Yondra menyatakan bahwa seluruh masukan, saran, dan pertanyaan dari delapan fraksi tersebut telah diserahkan kepada jajaran eksekutif.
“Rapat Paripurna selanjutnya akan digelar pada Kamis mendatang dengan agenda mendengarkan Jawaban Bupati Tanah Datar atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026,” pungkas Anton.
damara
Discussion about this post