HORIZONE – Fraksi Nurani Keadilan DPRD Kota Solok menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Solok dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Mulai dari tuntutan transparansi pemberian bonus atlet Porprov Sumatera Barat, evaluasi dewan hakim Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), persoalan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), perbaikan lampu penerangan jalan umum (PJU), hingga penataan kawasan Lapangan Merdeka dan Pasar Raya Kota Solok.
Berbagai kritik, saran, dan rekomendasi tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Nurani Keadilan, Rusnaldi, S.E., dalam rapat paripurna DPRD Kota Solok dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027 dan Ranperda perubahan pajak serta retribusi daerah.

Dalam pandangannya, Fraksi Nurani Keadilan menegaskan bahwa penyusunan APBD harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
Salah satu perhatian utama Fraksi Nurani Keadilan adalah rencana pemberian bonus kepada atlet, pelatih, dan official atas keberhasilan Kota Solok meraih peringkat kedua pada Porprov Sumatera Barat XVI Tahun 2026. Fraksi Nurani Keadilan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, official, serta KONI Kota Solok atas prestasi membanggakan yang berhasil mengangkat nama daerah di tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Namun, dukungan terhadap pemberian bonus tersebut harus disertai mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban yang jelas serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi Nurani Keadilan secara khusus meminta agar pemberian bonus berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Untuk memastikan proses tersebut berjalan transparan, Fraksi Nurani Keadilan menyampaikan tiga rekomendasi. Pertama, dana bonus disarankan melalui mekanisme hibah kepada KONI, bukan melalui belanja tunai langsung kepada OPD, sehingga terdapat proses verifikasi dan pertanggungjawaban yang sah.
Kedua, besaran bonus harus disesuaikan dengan standar biaya umum serta kemampuan keuangan daerah. Penetapannya tidak boleh hanya didasarkan pada janji ataupun euforia sesaat. Ketiga, sebelum pembahasan APBD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) wajib menyampaikan secara terbuka daftar penerima bonus, besaran penghargaan berdasarkan medali emas, perak, dan perunggu, serta dasar perhitungan yang digunakan kepada DPRD.
Fraksi Nurani Keadilan menegaskan bahwa pemberian bonus merupakan bentuk penghormatan terhadap perjuangan atlet yang telah mengharumkan nama Kota Solok. Namun, penghargaan tersebut harus dilaksanakan secara tertib administrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain persoalan olahraga, Fraksi Nurani Keadilan juga menyoroti pelaksanaan MTQ tingkat Kota Solok. Fraksi menyampaikan dukungan atas terselenggaranya kegiatan tersebut meskipun menghadapi berbagai kendala hingga pelaksanaannya dapat berlangsung sampai selesai.
Namun, Fraksi Nurani Keadilan mempertanyakan proses penetapan dewan hakim MTQ, khususnya terkait adanya nama calon hakim yang disebut telah diusulkan secara resmi oleh Kementerian Agama Kota Solok, tetapi kemudian dicoret tanpa penjelasan yang dianggap memadai.
Menurut Fraksi Nurani Keadilan, penetapan dewan hakim harus mengutamakan kompetensi, pengalaman, prestasi, dan kepemilikan sertifikat sesuai tingkatan keahlian, baik tingkat kota, provinsi maupun nasional. Fraksi menilai kualitas dewan hakim sangat menentukan objektivitas penilaian sekaligus masa depan pembinaan kafilah Kota Solok.
Karena itu, Fraksi Nurani Keadilan meminta agar proses penetapan dewan hakim dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan kompetensi. Fraksi juga mengingatkan bahwa jabatan dewan hakim merupakan amanah yang harus diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan dan kelayakan, bukan berdasarkan pertimbangan di luar profesionalitas.
Dalam pembahasan RAPBD 2027, Fraksi Nurani Keadilan menegaskan pentingnya kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Fraksi menekankan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat dengan kebijakan kenaikan pajak yang tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga.
Selain itu, pemenuhan belanja wajib, disiplin fiskal, serta pengelolaan defisit dan SiLPA harus dilakukan secara terukur dan sesuai ketentuan. Fraksi Nurani Keadilan juga meminta agar penyusunan APBD benar-benar sinkron dengan dokumen perencanaan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD, KUA-PPAS hingga RKA-SKPD. Program yang tidak tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disepakati harus dievaluasi dan tidak dimunculkan secara tiba-tiba dalam APBD.
Terkait hal tersebut, Fraksi Nurani Keadilan meminta TAPD membuka secara transparan postur PAD, pendapatan transfer, dan belanja wajib. Belanja yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat juga diminta untuk dirasionalisasi, sementara anggarannya diarahkan pada pelayanan dasar, seperti pembangunan jalan, penyediaan air bersih, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan penanganan pengangguran. Fraksi menegaskan bahwa APBD 2027 harus taat aturan, bukan taat selera.
Fraksi Nurani Keadilan turut menyoroti pemanfaatan ruang publik di kawasan Lapangan Merdeka dan ruas jalan di sekitarnya. Fraksi menilai kawasan tersebut memiliki fungsi strategis sebagai tempat rekreasi, interaksi sosial, serta ruang aktivitas masyarakat, khususnya generasi muda.
Namun, aktivitas sejumlah muda-mudi pada malam hari di ruas jalan sekitar Lapangan Merdeka dinilai perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah karena berpotensi menimbulkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama, adat istiadat, dan nilai kesopanan masyarakat. Untuk itu, Fraksi Nurani Keadilan meminta Pemerintah Kota Solok meningkatkan pengawasan dan patroli rutin Satpol PP, terutama pada malam hari.
Selain itu, penerangan jalan dan penataan kawasan juga perlu ditingkatkan agar ruang publik dapat dimanfaatkan secara positif. Fraksi mendorong pendekatan persuasif, edukatif, dan humanis dalam pembinaan generasi muda dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta keluarga.

Perhatian serupa juga disampaikan terhadap aktivitas olahraga jogging di kawasan Tanah Garam dan Sawah Solok. Fraksi meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait memperhatikan ketertiban berpakaian para pelari agar tetap menghormati norma kesopanan, adat, dan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat setempat.
Persoalan penerangan jalan umum juga menjadi salah satu catatan penting Fraksi Nurani Keadilan. Fraksi meminta Pemerintah Kota Solok segera melakukan inventarisasi terhadap seluruh lampu PJU yang mati atau mengalami kerusakan di berbagai ruas jalan. Perbaikan harus diprioritaskan pada tikungan tajam, persimpangan, kawasan rawan kecelakaan, serta ruas jalan dengan aktivitas masyarakat yang tinggi.
Selain perbaikan, pemerintah juga diminta menyusun mekanisme pemeliharaan dan pengawasan secara berkala serta menyediakan anggaran yang memadai. Fraksi Nurani Keadilan mengingatkan bahwa penerangan jalan bukan sekadar persoalan keindahan kota, melainkan berkaitan langsung dengan keamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Jangan sampai pemerintah baru memberikan perhatian setelah terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa.
Menghadapi intensitas hujan yang meningkat dalam beberapa hari terakhir, Fraksi Nurani Keadilan meminta pemerintah daerah dan instansi terkait meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sosialisasi kebencanaan perlu diperkuat, terutama bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang daerah aliran sungai (DAS), sehingga warga memahami langkah penyelamatan dan mitigasi apabila terjadi bencana.
Di sisi lain, Fraksi Nurani Keadilan juga meminta kejelasan pemerintah daerah terkait rencana penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Solok oleh pemerintah provinsi pada tahun 2027. Fraksi mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus segera menyiapkan alternatif lokasi maupun sistem pengelolaan sampah sebelum penutupan TPA dilakukan. Langkah antisipatif tersebut dinilai penting agar Kota Solok tidak menghadapi persoalan penumpukan sampah yang dapat mengganggu kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Dalam pandangan terhadap Ranperda perubahan pajak dan retribusi daerah, Fraksi Nurani Keadilan menilai regulasi tersebut merupakan instrumen penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menyesuaikan kebijakan daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Fraksi berharap penyesuaian tarif pajak dan retribusi yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Peningkatan penerimaan daerah juga harus diikuti dengan perbaikan kualitas pelayanan serta penyediaan fasilitas umum yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah penataan fasilitas umum dan sistem perparkiran di kawasan Pasar Raya Kota Solok.
Fraksi Nurani Keadilan meminta pemerintah daerah dan OPD terkait melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem parkir, mulai dari kejelasan akses masuk dan keluar kendaraan, penegasan batas area parkir, pengembalian fungsi trotoar, transparansi tarif, hingga standardisasi marka parkir. Penataan juga perlu memperjelas pola parkir, baik parkir miring, paralel, maupun tegak lurus sesuai kondisi dan kebutuhan kawasan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi berkala harus dilakukan agar sistem perparkiran berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas perdagangan.
Menurut Fraksi Nurani Keadilan, pengelolaan parkir yang baik bukan hanya meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung, tetapi juga berpotensi mendorong peningkatan PAD serta memperkuat aktivitas ekonomi di Pasar Raya Kota Solok. Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi Nurani Keadilan berharap Pemerintah Kota Solok memberikan perhatian serius terhadap seluruh aspirasi yang telah disampaikan dalam pandangan umum fraksi.
Fraksi menegaskan bahwa APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, mengedepankan transparansi, menaati ketentuan hukum, serta mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi warga. Pembangunan Kota Solok, menurut Fraksi Nurani Keadilan, bukan hanya tentang membangun infrastruktur dan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memastikan keselamatan masyarakat, menjaga lingkungan, memperkuat moral generasi muda, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
(Wahyu Haryadi)











Discussion about this post