HORIZONE.id – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia (TMI) Sumatera Barat bersama lima Dewan Pengurus Daerah (DPD) kabupaten/kota mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Angkatan VI Tani Merdeka Indonesia yang berlangsung pada 18–20 November 2026 di Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi
Lima DPD yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut masing-masing berasal dari Kota Solok, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Limapuluh Kota.
Diklat Angkatan VI ini diikuti perwakilan pengurus TMI dari lima provinsi, yakni Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan pemahaman organisasi, serta mendorong kontribusi nyata TMI dalam pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional.
Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, para Ketua DPW dan jajaran DPD TMI dari lima provinsi, Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Kepala KPPG Palembang, Kepala Tata Usaha KPPG Palembang, Koordinator Regional (Kareg) BGN Provinsi Jambi, serta peserta diklat lainnya.
Salah satu materi utama yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah sosialisasi Transformasi Makan Bergizi Gratis (MBG) 2.0.
Dalam pemaparannya, Ketua Umum DPN TMI, Don Muzakir, menekankan bahwa transformasi program MBG harus mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan pengusaha peternakan lokal.
Menurut Don Muzakir, program MBG bukan semata-mata berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan petani, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal dalam rantai pasok kebutuhan program. Program MBG memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian petani lokal. Dampaknya juga harus dirasakan oleh para pengusaha peternakan dan petani-petani di daerah,” ujar Don Muzakir.
Ia menegaskan, keterlibatan pelaku usaha lokal harus menjadi perhatian agar program MBG mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian dan peternakan masyarakat.
Selain itu, Don Muzakir mengingatkan agar pelaksanaan program MBG tetap menjaga kualitas pelayanan dan tidak melakukan pengurangan anggaran maupun pemangkasan porsi pembiayaan yang telah ditetapkan. Jangan sampai ada pengurangan porsi anggaran sedikit pun, walaupun hanya Rp500. Keberlanjutan program ini harus dijaga agar tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat sekaligus penguatan ekonomi petani dan peternak dapat berjalan beriringan,” tegasnya.
Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Ketua Pembina Tani Merdeka Indonesia, Sudaryono, sebelumnya telah menegaskan bahwa transformasi MBG 2.0 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program. Dalam agenda 100 hari kerja, Sudaryono menjelaskan bahwa MBG 2.0 tidak sekadar melanjutkan program yang telah berjalan, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan memperkuat sistem pelaksanaan. Transformasi tersebut bertumpu pada tiga prioritas utama, yakni pemberantasan korupsi, penguatan tata kelola dan pengawasan, serta peningkatan transparansi dan kolaborasi. Dalam aspek pemberantasan korupsi, BGN menegaskan tidak boleh ada praktik titipan proyek, yayasan perantara atau calo, maupun pengadaan bermasalah dalam pelaksanaan program MBG.
Sementara itu, penguatan tata kelola dilakukan melalui pembaruan perjanjian kerja sama seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), verifikasi data, serta pemantauan alur kerja melalui sistem digital. BGN juga mengembangkan Radar MBG sebagai sarana keterbukaan informasi mengenai menu harian kepada masyarakat. Selain itu, platform LokaMBG disiapkan sebagai sarana pengadaan bahan baku untuk mencegah praktik markup dan monopoli, sekaligus memastikan transparansi transaksi serta kejelasan asal produk. Transformasi MBG 2.0 juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar pelaksanaan program semakin terkoordinasi, transparan, aman, dan tepat sasaran.
Keikutsertaan DPW TMI Sumatera Barat bersama lima DPD kabupaten/kota dalam Diklat Angkatan VI diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kapasitas pengurus, serta memperluas wawasan dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat tani. Melalui kegiatan ini, Tani Merdeka Indonesia diharapkan mampu mengambil peran strategis dalam menghubungkan program pemerintah dengan potensi pertanian dan peternakan di daerah.
Dengan demikian, program MBG tidak hanya memberikan manfaat dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi peluang untuk memperluas pemasaran hasil pertanian, meningkatkan pendapatan peternak, membuka lapangan usaha, serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Keterlibatan aktif organisasi Tani Merdeka Indonesia di daerah diharapkan dapat mendorong agar petani dan peternak lokal menjadi bagian penting dari keberhasilan program strategis pemerintah tersebut. (Wahyu Haryadi)











Discussion about this post