HORIZONE – Pemerintah Kota Solok menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 untuk pemberian bonus kepada atlet dan pelatih berprestasi yang telah mengharumkan nama daerah pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, saat memberikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum empat fraksi DPRD Kota Solok terhadap Nota Keuangan Ranperda APBD 2027 serta Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rapat paripurna DPRD Kota Solok, Selasa (17/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, SE. MM serta dihadiri Wakil Ketua,Mira Harmadia dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Solok.
Dalam penyampaiannya, Ramadhani mengatakan jawaban pemerintah daerah merupakan bentuk penjelasan sekaligus tindak lanjut atas berbagai pertanyaan, kritik, saran, dan masukan yang disampaikan Fraksi Solok Maju, Fraksi Nurani Keadilan, Fraksi Golkar, dan Fraksi NasDem.
Menanggapi pandangan Fraksi Nurani Keadilan, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas perhatian DPRD terhadap keberhasilan kontingen Kota Solok yang berhasil menempati peringkat kedua pada Porprov XVI Sumatera Barat 2026. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan atlet dan pelatih, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran bonus sebesar Rp10 miliar dalam RAPBD 2027. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi atlet dan pelatih yang berhasil meraih medali emas, perak, maupun perunggu.
Menurutnya, meskipun kemampuan keuangan daerah masih terbatas, pemerintah tetap berupaya memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi agar prestasi olahraga Kota Solok terus meningkat.
Selain itu, Ramadhani juga menjelaskan penetapan Dewan Hakim dan Panitera Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-42 telah melalui proses evaluasi dan verifikasi bersama Kementerian Agama dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Penetapan tidak hanya mempertimbangkan sertifikat, tetapi juga integritas, rekam jejak, kompetensi, serta keahlian sesuai cabang yang diperlombakan.
Terkait persoalan ketenteraman dan ketertiban di kawasan Lapangan Merdeka dan Taman Istiqlal, pemerintah daerah sependapat dengan perhatian DPRD terhadap aktivitas remaja yang berkumpul hingga larut malam. Pemko Solok menyatakan akan mengoptimalkan patroli, meningkatkan penerangan kawasan, serta memperkuat pembinaan generasi muda dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga.
Sementara itu, terhadap keluhan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang rusak atau tidak berfungsi, Dinas Perhubungan akan melakukan inventarisasi dan pendataan titik kerusakan. Perbaikan akan diprioritaskan pada persimpangan, tikungan tajam, ruas jalan minim penerangan, serta lokasi yang memiliki tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas.
Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan pemeliharaan dan pengawasan secara berkala agar fasilitas penerangan jalan dapat berfungsi optimal. Dalam aspek kebencanaan, Pemko Solok melalui BPBD terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026–2027. Langkah tersebut dilakukan melalui sosialisasi ke sekolah, BUMN, dan sejumlah kelurahan, serta memperbarui informasi cuaca melalui media sosial BPBD. Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga akan ditingkatkan guna meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian harta benda akibat bencana.
Salah satu persoalan strategis yang turut mendapat perhatian adalah penutupan permanen Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada akhir 2027. Menghadapi kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Solok mulai menyiapkan sejumlah langkah agar pengelolaan sampah ke depan dapat dilakukan secara lebih mandiri.
Ramadhani menjelaskan, pemerintah daerah telah menjajaki kerja sama dengan sejumlah daerah yang masih memiliki TPA aktif, di antaranya Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, dan Kota Padang. Selain itu, Pemko Solok juga menyiapkan identifikasi lahan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Pengembangan pengolahan sampah berbasis ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian, seperti budidaya maggot, bank sampah, serta pengolahan limbah menjadi produk bernilai ekonomis, termasuk coco fiber dan cocofit.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah sejak dari sumbernya. Bahkan, pengembang perumahan nantinya diwajibkan menyediakan sarana pengolahan sampah organik, seperti teba modern, di lingkungan perumahan.
Menanggapi persoalan perparkiran di kawasan Pasar Raya Kota Solok, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan akan melakukan evaluasi dan penataan pola parkir dengan mempertimbangkan kapasitas ruang, kondisi jalan, serta kelancaran arus lalu lintas. Penataan tersebut mencakup pengaturan akses keluar-masuk kendaraan, pemasangan rambu dan marka parkir, serta pengawasan terhadap juru parkir dan transparansi tarif. Ramadhani menyebutkan, anggaran penataan pola parkir tersebut telah dialokasikan dalam APBD Perubahan 2026.
Sementara itu, terkait berkembangnya aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sepanjang Jalan Sawah Solok–Padang Lindang menuju Gawan, pemerintah daerah menegaskan tidak bermaksud menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, aktivitas perdagangan yang menggunakan badan jalan maupun bahu jalan secara tidak sesuai ketentuan perlu ditata agar tidak mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas.
Untuk itu, Satpol PP dan Damkar akan melakukan pendataan, sosialisasi, serta pembinaan terhadap pelaku usaha. Penataan juga akan dikoordinasikan bersama Dinas Perhubungan dan perangkat daerah yang membidangi perdagangan dan UMKM. Apabila masih ditemukan pelanggaran setelah pembinaan dan peringatan, tindakan penertiban akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan proporsional.
Menanggapi pandangan Fraksi Solok Maju, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kualitas pelayanan dasar, pemerataan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM. Pemerintah juga memastikan penyusunan RAPBD 2027 tetap memperhatikan efektivitas belanja daerah, pengendalian belanja operasional, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Penyesuaian objek dan tarif pajak maupun retribusi dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga tidak menambah beban berlebihan, khususnya bagi pelaku UMKM. Pemerintah juga berupaya memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi berbasis digital guna meningkatkan transparansi, meminimalkan kebocoran pendapatan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola.
Menjawab pandangan Fraksi NasDem, Wali Kota turut menjelaskan kelanjutan pembangunan Masjid Sahara yang telah dianggarkan pada tahun 2026. Proses pengadaan telah dilaksanakan melalui mekanisme lelang oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), dengan nilai kontrak sebesar Rp2.287.740.829,75. Pemerintah berharap kelanjutan pembangunan tersebut dapat segera diselesaikan sehingga Masjid Sahara dapat dimanfaatkan sesuai harapan masyarakat.
Mengakhiri penyampaiannya, Ramadhani menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan dan perhatian terhadap arah kebijakan pembangunan Kota Solok. Ia berharap seluruh proses pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan diselesaikan sesuai jadwal yang telah disepakati.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan warga Kota Solok. Pemerintah daerah juga membuka ruang pembahasan lebih lanjut terhadap berbagai persoalan yang masih memerlukan pendalaman pada tahapan pembahasan berikutnya. (Wahyu Haryadi)











Discussion about this post