HORIZONE — Langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dalam membongkar dugaan mega korupsi suplai batu bara ke sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mendapat dukungan penuh dari mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap.
Kasus yang diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp5 triliun ini dinilai tidak hanya berdampak pada aspek finansial negara, melainkan juga memicu social cost atau biaya sosial yang sangat besar bagi masyarakat luas.
Menurut Yudi dampak nyata dari penyimpangan masif ini adalah peristiwa mati lampu massal atau blackout listrik yang sempat melanda wilayah Jawa dan Sumatera beberapa waktu lalu. Peristiwa tersebut melumpuhkan aktivitas harian warga hingga memicu kerugian ekonomi di sektor usaha.
“Pengusutan perkara ini sekaligus dapat menjawab keheranan publik atas terjadinya blackout listrik yang sempat terjadi beberapa waktu lalu,” ujar Yudi dikutip dari tribratanews.polri, Selasa (7/7/2026).
Melihat skala penyimpangan yang terjadi secara masif di sejumlah PLTU, Yudi menduga kuat adanya aktor intelektual besar yang mengendalikan praktik lancung tersebut. Ia mengecam para pelaku yang dinilai hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa memedulikan dampak fatal bagi kepentingan nasional.
Oleh karena itu, Yudi mendesak kepolisian untuk menyeret seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu dan meminta para saksi untuk bersikap kooperatif selama proses penyidikan bergulir.
“Seluruh pihak yang terlibat harus diungkap dan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku,” tegas sosok yang pernah menangani kasus-kasus kakap seperti korupsi Bank Century dan proyek E-KTP ini.
Untuk mempercepat penuntasan kasus, Yudi menyarankan penyidik Kortastipidkor Polri menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kolaborasi ini dinilai krusial untuk melacak aliran dana terlarang serta memburu aset para pelaku melalui pendekatan *follow the money*.
Langkah strategis tersebut memiliki dua fungsi utama:
1. Mengidentifikasi Beneficial Ownership: Mengungkap pihak-pihak atau pejabat yang menjadi penerima manfaat akhir dari aliran dana korupsi.
2. Optimalisasi Asset Recovery: Menelusuri, memblokir, dan menyita aset hasil kejahatan guna memulihkan kerugian negara senilai Rp5 triliun tersebut.
(***)











Discussion about this post