HORIZONE — Kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan aset keagamaan seperti masjid, musala, hingga lahan pemakaman kini menjadi prioritas utama di Kabupaten Tanah Datar. Guna melindungi aset-aset tersebut dari ancaman sengketa hukum di masa depan, langkah nyata percepatan pengurusan sertifikat tanah wakaf mulai digulirkan.
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat koordinasi strategis dengan menggandeng Kantor Pertanahan (BPN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanah Datar di Aula Kantor Kemenag, Selasa (7/7/2026).
Kepala Kantor Kemenag Tanah Datar H. Hendri Pani Dias mengatakan, langkah ini diambil karena dari total 669 titik tanah wakaf yang tersebar di Tanah Datar, tercatat baru 282 lahan yang mengantongi sertifikat resmi.
“Artinya, ada sisa 387 lahan lagi yang belum bersertifikat. Langkah cepat ini kita lakukan untuk menyelamatkan aset umat demi menghindari konflik hukum dan sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini melibatkan seluruh Kepala KUA, Penghulu, serta Penyuluh Agama dari 14 kecamatan. Forum ini dimanfaatkan oleh para Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk mengurai berbagai kendala klasik di lapangan, seperti:
* Pengurus wakaf (nazir) yang sudah meninggal dunia.
* Munculnya gugatan dari ahli waris di kemudian hari.
* Keterbatasan biaya operasional bagi para nazir.
“Jajaran KUA harus bergerak cepat menginventarisasi tanah wakaf yang sudah aman secara fisik, batas luas, dan peruntukannya agar bisa langsung didaftarkan,” tegas dia lagi.
Dari aspek perlindungan hukum, Kasi Datun Kejari Tanah Datar Melhadi menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh gerakan ini. Pihak Kejaksaan siap membuka ruang konsultasi hukum gratis bagi Kemenag jika ditemukan kasus gugatan atau kendala perdata dalam proses pengurusan secara case by case.
Di sisi lain, Plh. Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Tanah Datar, Repnaldi Putra, menegaskan bahwa pendaftaran sertifikat tanah wakaf ini sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis.
Untuk tahun ini, BPN bahkan telah mengalokasikan kuota khusus penerbitan 40 sertifikat tanah wakaf gratis melalui program strategis mereka di wilayah Kabupaten Tanah Datar.
Sebagai langkah teknis lanjutan, Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Tanah Datar Abu Hanifah, telah mendistribusikan buku data tanah wakaf spesifik per kecamatan kepada seluruh Kepala KUA untuk divalidasi.
Gerakan penyelamatan aset umat ini ditargetkan memasuki babak baru pada 20 Juli 2026 mendatang. Pada tanggal tersebut, Kemenag akan mengumpulkan para nazir di seluruh kabupaten untuk diberikan sosialisasi.
Bagi pengurus yang berkas administrasi tanahnya sudah lengkap dan siap, pendaftaran kolektif ke BPN akan langsung diproses hari itu juga.
damara











Discussion about this post