HORIZONE – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Solok menyoroti tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat dan provinsi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Solok Tahun Anggaran 2027. Dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai 14,66 persen dari total pendapatan daerah, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kota Solok lebih serius menggali potensi pendapatan daerah sekaligus memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Irman Yefri Adang, S.H., M.H, dalam rapat paripurna DPRD Kota Solok dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Senin (16/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen perencanaan maupun kumpulan angka-angka anggaran, melainkan instrumen utama pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan skala prioritas, tepat sasaran, transparan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Golkar mencermati bahwa target pendapatan daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp489,27 miliar. Dari jumlah tersebut, PAD ditargetkan sebesar Rp71,71 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp417,56 miliar. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa sekitar 85,34 persen pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat dan provinsi. Sementara itu, kontribusi PAD hanya sekitar 14,66 persen.

Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius bagi kemandirian fiskal Kota Solok. Untuk itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah mengoptimalkan potensi PAD melalui pengelolaan pajak dan retribusi yang lebih efektif, pendataan objek pajak secara akurat, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif. Meski demikian, Fraksi Golkar mengingatkan agar upaya meningkatkan PAD tidak dilakukan dengan membebani masyarakat kecil maupun pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah harus mengedepankan prinsip keadilan, kemudahan pelayanan, dan kepastian hukum dalam setiap kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Di sisi belanja, Fraksi Golkar mencermati rencana belanja daerah Tahun Anggaran 2027 yang mencapai Rp548,70 miliar. Besarnya kebutuhan belanja tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan program dan kegiatan yang benar-benar prioritas. Fraksi Golkar meminta agar pengalokasian anggaran lebih diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan.
Menurut Fraksi Golkar, dalam kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas, pemerintah harus lebih selektif dan cermat dalam menentukan kegiatan. Program yang tidak mendesak perlu dievaluasi agar anggaran dapat difokuskan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti rencana pembiayaan netto dalam RAPBD 2027 sebesar Rp59,42 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah diminta memastikan proyeksi SiLPA tersebut disusun secara realistis dan terukur sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan publik.
Terkait rencana penyertaan modal kepada Bank Nagari sebesar Rp1 miliar serta pembayaran cicilan pokok utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp22,24 miliar, Fraksi Golkar meminta agar kebijakan pembiayaan tersebut dilaksanakan secara transparan, terukur, dan memperhatikan keberlanjutan fiskal daerah.
Terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fraksi Golkar memahami bahwa perubahan regulasi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri serta rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat.Pada prinsipnya, Fraksi Golkar mendukung penyempurnaan regulasi tersebut sepanjang bertujuan memberikan kepastian hukum, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki tata kelola pendapatan daerah.
Namun, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam proses pembahasan Ranperda tersebut. Pertama, penyesuaian tarif pajak dan retribusi harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat serta tidak memberatkan pelaku usaha kecil dan UMKM. Kedua, penetapan tarif baru pelayanan kesehatan harus tetap memperhatikan keterjangkauan masyarakat dan tidak mengurangi akses warga terhadap layanan kesehatan. Ketiga, pengelolaan pajak dan retribusi harus dilakukan secara transparan melalui sistem pemungutan yang jelas, efektif, serta mampu meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah. Keempat, perubahan objek dan tarif retribusi tidak boleh menimbulkan pungutan yang tumpang tindih ataupun menghambat pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Fraksi Golkar juga menegaskan bahwa setiap peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya dibebani kewajiban membayar, tetapi juga memperoleh pelayanan publik yang semakin baik.

Sebelum mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Golkar memberikan penekanan terhadap pentingnya efektivitas pelaksanaan APBD 2027. Fraksi Golkar mengingatkan bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Justru dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah harus semakin cermat, tegas, dan berani menentukan skala prioritas pembangunan.
Fraksi Golkar tidak menginginkan APBD hanya terlihat baik dalam perencanaan, tetapi lemah ketika memasuki tahap pelaksanaan. Jangan sampai program yang telah dianggarkan tidak selesai, bangunan yang telah dibangun tidak dimanfaatkan, maupun kegiatan pemerintah yang dilaksanakan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Untuk itu, Fraksi Golkar meminta seluruh perangkat daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran masing-masing. Setiap kegiatan harus direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengutamakan kualitas hasil pekerjaan dan manfaat bagi masyarakat.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Solok berharap seluruh masukan dan catatan yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Solok dalam penyempurnaan RAPBD 2027 dan Ranperda perubahan pajak serta retribusi daerah. Bagi Fraksi Golkar, keberhasilan APBD bukan terletak pada besarnya angka anggaran yang disusun, melainkan pada kemampuan pemerintah mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab untuk menghadirkan pembangunan yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Solok.
( Wahyu Haryadi )











Discussion about this post