HORIZONE – Fraksi Solok Maju DPRD Kota Solok menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok Tahun Anggaran 2027. Mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, hingga persoalan pengelolaan sampah yang dinilai membutuhkan langkah antisipatif dari pemerintah daerah.
Berbagai pandangan, kritik, pertanyaan, dan saran tersebut disampaikan Fraksi Solok Maju dalam rapat paripurna DPRD Kota Solok melalui pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Solok mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2027 serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Senin (16/11/2026).
Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan oleh Juru Bicara Fraksi Solok Maju, Romi Indra Utama, S.T. Dalam penyampaiannya, Fraksi Solok Maju menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan. Setiap kebijakan anggaran harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Solok.

Terkait optimalisasi PAD, Fraksi Solok Maju mendorong Pemerintah Kota Solok agar lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerah. Peningkatan PAD tidak semestinya hanya bertumpu pada kenaikan pajak dan retribusi, tetapi juga melalui perluasan sumber penerimaan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pembenahan administrasi, serta pemanfaatan teknologi digital.
Fraksi juga mengingatkan agar target PAD Tahun Anggaran 2027 ditetapkan secara realistis dengan mempertimbangkan hasil evaluasi penerimaan sebelumnya dan potensi riil daerah.Di sisi belanja, Fraksi Solok Maju menekankan pentingnya keberpihakan APBD terhadap sektor-sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurut fraksi tersebut, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup hanya diukur dari tingginya serapan APBD, tetapi harus dilihat dari sejauh mana program pemerintah memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat. Fraksi Solok Maju juga meminta agar pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara merata berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap kondisi jalan lingkungan, drainase, pengelolaan persampahan, penerangan jalan, serta fasilitas umum lainnya.
Pembangunan tersebut harus mengedepankan kualitas pekerjaan, efektivitas penggunaan anggaran, dan pemeliharaan secara berkelanjutan. Pada sektor pendidikan dan kesehatan, Fraksi Solok Maju memandang kedua bidang tersebut sebagai investasi penting bagi masa depan Kota Solok. Karena itu, pemerintah daerah didorong meningkatkan kualitas sekolah, kompetensi tenaga pendidik, pemerataan sarana pendidikan, serta memberikan dukungan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Begitu pula di sektor kesehatan, peningkatan kualitas fasilitas pelayanan, ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan, serta kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Sementara itu, dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat, Fraksi Solok Maju mendorong pemberdayaan UMKM, pedagang kecil, industri rumah tangga, dan berbagai sektor usaha produktif lainnya. Dukungan pemerintah, menurut fraksi ini, tidak boleh hanya sebatas pemberian bantuan modal dan pelatihan. Namun, harus dilanjutkan dengan pendampingan usaha, kemudahan perizinan, perluasan akses pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital agar pelaku usaha lokal mampu berkembang dan bersaing.
Fraksi Solok Maju juga mengingatkan pemerintah daerah agar mengelola belanja secara efisien, tepat guna, dan bertanggung jawab. Pengendalian belanja operasional perlu dilakukan agar alokasi anggaran lebih banyak diarahkan pada program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Setiap program dan kegiatan juga harus memiliki sasaran serta indikator kinerja yang jelas, sehingga tidak terjadi pemborosan maupun tumpang tindih kegiatan.
Selain itu, APBD 2027 diharapkan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pengurangan angka pengangguran. Generasi muda harus diberikan ruang untuk mengembangkan potensi dan keterampilannya, sementara kelompok masyarakat rentan tetap memperoleh perhatian serta perlindungan yang memadai.
Untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan, Fraksi Solok Maju menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Pengawasan dan evaluasi juga harus diperkuat agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan secara tepat sasaran.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus Fraksi Solok Maju adalah rencana penutupan tempat pembuangan sampah secara permanen pada tahun 2027. Terkait hal tersebut, fraksi meminta penjelasan konkret dari pemerintah daerah mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dipersiapkan untuk mengantisipasi persoalan pengelolaan sampah ke depan.
Fraksi Solok Maju mempertanyakan apakah pemerintah daerah telah menyediakan lahan atau lokasi pengganti sebagai tempat pengelolaan dan pembuangan sampah. Jika lokasi pengganti sudah tersedia, pemerintah diminta menjelaskan di mana lokasi tersebut serta sejauh mana kesiapan sarana dan prasarananya. Namun, apabila belum tersedia, pemerintah harus menjelaskan solusi dan langkah alternatif yang akan ditempuh.
Hal ini dinilai penting agar rencana penutupan tempat pembuangan sampah tidak justru menimbulkan persoalan baru, seperti penumpukan sampah di lingkungan masyarakat yang berpotensi mengganggu kesehatan warga dan merusak kelestarian lingkungan. Fraksi Solok Maju menilai persoalan sampah tidak bisa ditangani secara mendadak. Dibutuhkan perencanaan yang matang, kesiapan fasilitas, serta sistem pengelolaan yang jelas agar pelayanan persampahan tetap berjalan optimal.
Selain memberikan pandangan terhadap Ranperda APBD 2027, Fraksi Solok Maju juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Solok atas pengajuan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fraksi memahami bahwa perubahan regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Penguatan PAD dipandang sebagai kebutuhan penting untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan Kota Solok terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Meski demikian, Fraksi Solok Maju mengingatkan agar setiap kebijakan pajak dan retribusi daerah tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, keberlangsungan usaha, iklim investasi, serta kondisi sosial ekonomi daerah. Menurut fraksi ini, peningkatan pendapatan daerah memang penting, tetapi jangan sampai kebijakan yang diambil justru menambah beban masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Solok Maju juga memberikan penekanan khusus kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Solok agar segera merealisasikan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama serta dituangkan dalam APBD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Fraksi meminta agar seluruh program dilaksanakan secara tepat waktu, terencana, dan tidak mengalami penundaan tanpa alasan yang jelas. Pelaksanaan kegiatan harus tetap mengutamakan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan, efektivitas penggunaan anggaran, serta manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
Fraksi Solok Maju mengingatkan agar anggaran yang telah dialokasikan dan disepakati bersama tidak hanya menjadi rencana di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan melalui pelaksanaan program yang tepat sasaran, berkualitas, dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah. Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi Solok Maju DPRD Kota Solok berharap seluruh masukan, kritik, pertanyaan, dan saran yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan serius bagi Pemerintah Kota Solok dalam menyempurnakan kedua Ranperda tersebut.
Fraksi Solok Maju menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan daerah, melainkan instrumen penting untuk mewujudkan pembangunan yang merata, pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Solok.
(Wahyu Haryadi)











Discussion about this post