Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Kota Solok, Oki Oktaviado, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Solok mengenai Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Solok, Senin malam (7/9/2026).
Menurut Fraksi NasDem, APBD harus mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun perubahan APBD harus dilaksanakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, efektif, efisien dan tepat sasaran.
Fraksi NasDem juga mengingatkan agar seluruh anggaran yang nantinya disepakati dan digunakan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perhatian Fraksi NasDem juga diarahkan pada persoalan data Desil yang menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerima manfaat bantuan sosial. Fraksi NasDem meminta Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai fungsi, mekanisme dan manfaat penggunaan data Desil.
Fraksi NasDem menilai terdapat kondisi di lapangan yang terkadang tidak sesuai dengan data yang muncul dalam sistem. Sebagai contoh, masyarakat yang secara kondisi ekonomi seharusnya berada pada Desil 1 karena berpenghasilan rendah, justru tercatat berada pada Desil 5 atau bahkan Desil 6–9. Begitu pula sebaliknya.
Selain persoalan anggaran dan data penerima bansos, Fraksi NasDem juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset milik daerah, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Fraksi NasDem meminta pemerintah melakukan pencermatan terhadap seluruh data aset daerah untuk mengetahui secara jelas potensi kekayaan daerah yang masih dapat dimanfaatkan dan dikembangkan ke depannya.
Sementara terhadap aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan, rusak berat atau telah melewati masa manfaatnya, pemerintah daerah diminta segera melakukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan aset yang tertib dinilai penting agar kekayaan daerah tidak menjadi beban, tetapi justru dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Fraksi NasDem turut menyoroti menjamurnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sepanjang ruas jalan Sawah Solok–Padang Lindang menuju Gawan.
Menutup pandangannya, Fraksi NasDem berharap Perubahan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2026 tidak hanya menjadi proses penyesuaian antara pendapatan dan belanja daerah. Lebih dari itu, perubahan APBD diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memiliki manfaat dan dampak bagi masyarakat.
Fraksi NasDem menegaskan APBD harus hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Solok. Dengan demikian, perubahan anggaran tidak hanya menghasilkan angka-angka baru dalam dokumen APBD, tetapi mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.











Discussion about this post