HORIZONE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan penting bagi arah pembangunan daerah tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Tanah Datar, Rabu (5/8/2026).
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahri dan Kamrita, serta dihadiri oleh 27 anggota DPRD. Turut hadir Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, Sekda, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD, Camat, hingga Wali Nagari se-Kabupaten Tanah Datar.
Wabup Ahmad Fadly menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh fraksi DPRD serta tim anggaran yang telah bekerja keras hingga penandatanganan dokumen KUA-PPAS Perubahan 2027 dapat terealisasi.
“Proses penyusunan dan pembahasan dilakukan melalui penyamaan persepsi serta pemahaman yang matang. Ini merupakan wujud komitmen nyata pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Tanah Datar,” ujarnya.
Ahmad Fadly menjelaskan, arah kebijakan pembangunan Tanah Datar pada tahun 2027 disusun secara terukur untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, dengan tetap mempertimbangkan dinamika ekonomi dan kondisi sosial masyarakat.
Wabup juga mengimbau seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bergerak cepat dan proaktif menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Keberhasilan pembangunan Kabupaten Tanah Datar adalah hasil sinergi bersama. Penilaian indikator keberhasilan visi-misi daerah akan direfleksikan dalam target RKPD, yang sangat bergantung pada peran aktif seluruh stakeholder,” tegasnya.
Baca juga : Kebakaran Hanguskan Tiga Rumah di Padang Gelugur Pasaman, Wabup Parulian Salurkan Bantuan Tanggap Darurat
Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra mengungkapkan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini merupakan muara dari serangkaian proses pembahasan intensif yang berlangsung sejak 21 Juli hingga 4 Agustus 2026.
Tahapan tersebut meliputi pembahasan mendalam antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), penandatanganan berita acara pembahasan, hingga Rapat Paripurna Internal DPRD untuk penetapan keputusan.
“Dengan disepakatinya KUA-PPAS Perubahan 2027 ini, kita berharap program-program prioritas yang telah dirancang dapat segera ditindaklanjuti dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Tanah Datar,” kata Anton Yondra.
damara











Discussion about this post