HORIZONE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Tanah Datar, Kamis (10/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Kamrita, serta dihadiri 22 anggota DPRD. Turut hadir Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, jajaran Forkopimda, Sekda Abdurrahman Hadi, pimpinan OPD, camat, hingga wali nagari.
Dalam sidang pembuka, Ketua DPRD Anton Yondra menjelaskan bahwa agenda ini merupakan lanjutan tahapan tingkat I sesi III setelah delapan fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum pada rapat paripurna sebelumnya. Nota jawaban Bupati setebal 47 halaman tersebut kemudian dibacakan secara rinci oleh Wakil Bupati Ahmad Fadly.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memberikan tanggapan komprehensif atas berbagai saran dan masukan dari delapan fraksi DPRD (NasDem, PPP, Ummat Golkar, PKS, Gerindra, PKB, PAN, dan Perjuangan Nurani Demokrat):
- Strategi Peningkatan PAD (Fraksi NasDem): Pemkab melakukan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah serta memperluas inovasi sistem pembayaran secara digital tanpa membebani masyarakat.
- Pengembangan UMKM (Fraksi Ummat Golkar): Komitmen pengalokasian anggaran tetap diprioritaskan untuk pembinaan dan pengembangan UMKM sesuai kebutuhan strategis warga.
- Mitigasi Pascabencana (Fraksi PAN): Pemerintah daerah fokus pada penguatan anggaran rekonstruksi infrastruktur rusak serta peningkatan sistem ketahanan bencana daerah.
- Transparansi Anggaran (Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat): Pengalokasian anggaran perubahan berpatokan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Setiap alokasi anggaran dan kebijakan ke depannya benar-benar akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Terima kasih atas saran, pendapat, dan masukan dari setiap fraksi,” ujar Ahmad Fadly membacakan penyataan Bupati.
Menutup jalannya paripurna, Ketua DPRD Anton Yondra menyampaikan bahwa seluruh catatan dan masukan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan penyempurnaan pada proses pembahasan teknis selanjutnya.
Sesuai dengan penjadwalan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD, tahapan berikutnya akan dilanjutkan melalui pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diagendakan berlangsung pada 11 hingga 16 September 2026.
damara











Discussion about this post