HORIZONE – Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar Anton Yondra yang merupakan Politisi Partai Golkar menjadi satu-satunya Ketua DPRD dari luar Pulau Jawa yang diundang menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI Tahun 2026 secara langsung.
Acara bergengsi tersebut digelar pada Senin (10/8/2026) di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara.
Berdasarkan surat resmi Kejaksaan Agung RI Nomor B-196/D.1/Ds.1/08/2026 tertanggal 5 Agustus 2026, forum ini dilaksanakan secara hybrid.
Berbeda dengan mayoritas pimpinan DPRD lain yang mengikuti acara secara daring (online) dari daerah masing-masing bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Anton Yondra diundang untuk hadir bertatap muka secara langsung.
FGD Jamintel Kejaksaan Agung 2026 mengangkat tema yang sangat strategis yakni “Optimalisasi Peran Intelijen Penegakan Hukum sebagai Supporting System dalam Pelaksanaan Asta Cita Presiden.”
Tema ini menempatkan fungsi intelijen penegakan hukum sebagai pilar utama dalam mengawal agenda pembangunan nasional serta visi besar Asta Cita Presiden.
Kehadiran unsur pimpinan DPRD dalam forum ini dinilai sangat vital. Pasalnya, lembaga legislatif daerah memegang peran kunci dalam pengawasan, penganggaran, serta pembuatan regulasi guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.
Baca juga : Dorong Generasi Digital dan Qur’ani, MTsN 9 Tanah Datar Luncurkan 5 Program Unggulan
Keterlibatan Anton Yondra dalam forum Kejaksaan Agung ini bukan sekadar agenda seremonial atau ajang gengsi daerah. Keterlibatannya menjadi ruang komunikasi strategis antara lembaga penegak hukum pusat dan pimpinan legislatif di daerah.
Bukan soal gengsi siapa yang diundang, tetapi ini adalah momentum memperkuat sinergi kelembagaan dan memahami arah kebijakan penegakan hukum nasional demi kepentingan masyarakat.
Melalui forum nasional ini, nama Kabupaten Tanah Datar turut terangkat ke tingkat nasional, membuktikan bahwa pimpinan daerah dari Sumatera Barat memiliki posisi strategis dalam mengawal kebijakan penegakan hukum serta mendukung program prioritas pemerintah pusat.
damara











Discussion about this post