HORIZONE – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengambil langkah tegas guna meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat bersama UPT PPD Samsat Simpang Empat menggelar razia administrasi dan memasang stiker peringatan pada kendaraan yang menunggak pajak, Senin (6/7/2026).
Aksi penertiban yang dipusatkan di kawasan Kantor Bupati Pasaman Barat ini menyasar ratusan kendaraan milik pegawai, baik kendaraan dinas maupun pribadi yang terparkir di area perkantoran.
Langkah berani ini diambil setelah data Bapenda per 18 Juni 2026 mengungkap fakta mengejutkan. Dari total 5.606 unit kendaraan yang terdaftar atas kepemilikan ASN di Kabupaten Pasaman Barat, sebanyak 2.748 unit kendaraan di antaranya ternyata terbukti masih menunggak pajak.
Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Doddy San Ismail, menegaskan bahwa abdi negara seharusnya menjadi motor penggerak dan contoh bagi masyarakat dalam taat administrasi, bukan sebaliknya.
“Hari ini Bapenda bersama Samsat mulai melakukan pemasangan stiker pada kendaraan yang belum membayar pajak. Saya berharap seluruh ASN menjadi contoh yang baik dalam memenuhi kewajiban tersebut,” tegas Doddy saat memimpin apel gabungan.
Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Bapenda Pasaman Barat, Nursanti, menjelaskan bahwa penempelan stiker ini merupakan tahap awal sosialisasi yang difokuskan kepada internal pemerintahan.
Sebelum stiker ditempel, petugas di lapangan terlebih dahulu melakukan verifikasi data secara langsung menggunakan aplikasi Sidatuk untuk memastikan status pajak kendaraan.
“Melalui aplikasi Sidatuk dapat diketahui secara akurat apakah kendaraan memiliki tunggakan pajak atau tidak. Kendaraan yang menunggak akan langsung dipasangi stiker. Tujuan kegiatan ini murni sebagai sarana sosialisasi dan pengingat, bukan bentuk intimidasi,” kata Nursanti.
Sementara itu, Kepala UPT PPD Samsat Simpang Empat Pasaman Barat, Hendri Gusman Darma, menyebutkan aksi ini merupakan tindak lanjut dari surat keputusan Bupati Pasaman Barat terkait edukasi PKB.
Hendri mengingatkan bahwa sektor pajak kendaraan merupakan salah satu pilar utama penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan fasilitas umum.
“Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber PAD yang langsung masuk ke kas daerah. Semakin tinggi kepatuhan, semakin besar pula dukungan terhadap pembangunan daerah. Kami mengimbau seluruh ASN agar menjadi teladan bagi masyarakat luas dengan segera melunasi kewajiban pajaknya,” pungkasnya.
damara











Discussion about this post