HORIZONE – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perbankan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit konvensional di PT Bank Nagari Cabang Pembantu Siberut.
Dikutip dari web Polda Sumbar, Senin (13/7/2026) Dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara tersebut, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan atas dugaan penyimpangan dalam penyaluran kredit kepada debitur konvensional maupun syariah selama periode 2022 hingga Mei 2025.
Menurutnya, hasil penyidikan menunjukkan adanya dugaan praktik penyimpangan yang melibatkan 125 debitur dengan total plafon kredit mencapai Rp50,335 miliar.
“Sejauh ini telah ditetapkan tiga orang tersangka. Kasus ini melibatkan 125 debitur dengan total plafon kredit sebesar Rp50,335 miliar,” ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.
Ia menjelaskan, para tersangka diduga menjalankan berbagai modus untuk meloloskan pencairan kredit. Modus tersebut antara lain memanipulasi profil debitur, merekayasa objek usaha yang dijadikan dasar pembiayaan beserta agunannya, hingga memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan dana.
Akibat praktik tersebut, dana kredit berhasil dicairkan atas nama 125 debitur yang kini menjadi objek penyidikan.
Sementara itu, Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Sumbar, Kompol Purwanto, mengungkapkan bahwa perkara tersebut terungkap setelah adanya audit internal yang dilakukan pihak Bank Nagari. Audit tersebut menemukan indikasi fraud atau penyimpangan dalam proses penyaluran kredit.
Berdasarkan hasil penyidikan, tiga tersangka yang telah ditahan masing-masing berinisial REP selaku Pimpinan Bank Nagari Cabang Pembantu Siberut, HWH sebagai petugas kredit, dan MS yang berperan mencari serta menyiapkan data debitur.
Kompol Purwanto menjelaskan, motif utama para pelaku diduga untuk mengejar target penyaluran kredit sehingga mampu meningkatkan capaian kinerja bank. Dari setiap pencairan kredit, para tersangka juga memperoleh keuntungan pribadi dalam bentuk fee.
“REP menerima sekitar Rp10 juta hingga Rp20 juta untuk setiap pencairan kredit, petugas kredit memperoleh sekitar Rp5 juta, sedangkan MS menerima sekitar Rp1,7 juta dari setiap debitur,” jelasnya.
Dalam proses penyidikan, polisi telah menyita sebanyak 132 dokumen sebagai barang bukti. Dokumen tersebut meliputi surat keputusan pejabat bank, dokumen kredit, hingga berkas pengajuan debitur yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Atas perbuatannya, tersangka REP dan HWH dijerat dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Keduanya terancam hukuman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun.
Sementara tersangka MS dijerat dengan Pasal 49 ayat (2) huruf a dan/atau Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama delapan tahun.
Polda Sumatera Barat memastikan ketiga tersangka saat ini telah ditahan. Penyidik juga terus melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa penuntut umum (P-19) sebelum dilanjutkan ke tahap P-21 sebagai proses pelimpahan perkara ke penuntutan.
ril-dmr











Discussion about this post