HORIZONE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam menyampaikan 35 poin saran dan masukan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Agam. Kedua regulasi tersebut mengatur tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif, serta Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
Pendapat Bupati Agam tersebut dibacakan oleh Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Agam di Lubuk Basung, Kamis (12/11/2026).
Penyampaian pendapat kepala daerah ini merupakan tahapan pembicaraan tingkat I, menyusul penyampaian nota penjelasan kedua Ranperda inisiatif dewan pada 5 Oktober 2026 lalu. Secara umum, Pemkab Agam menilai draf regulasi tersebut masih memerlukan penyempurnaan pada aspek substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan agar lebih komprehensif serta implementatif saat diterapkan.
Terhadap Ranperda Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif, Bupati Agam memberikan 25 poin masukan strategis. Catatan tersebut mencakup penguatan dasar hukum, skema pembiayaan, pola kemitraan usaha, penyediaan infrastruktur publik, hingga arah pengembangan kabupaten kreatif.
Muhammad Iqbal menekankan bahwa penguatan sektor usaha mikro dan ekonomi kreatif di daerah menuntut kolaborasi lintas sektor yang solid.
“Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta optimalisasi kreativitas sumber daya manusia, diperlukan koordinasi dan sinergitas pemangku kepentingan yang ada di daerah,” ujar Iqbal.
Sementara itu, pada Ranperda Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, pemerintah daerah mengajukan 10 saran penyempurnaan. Poin-poin tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan, kemudahan akses permodalan, pemanfaatan teknologi, penyediaan sarana produksi, perluasan akses pemasaran, serta penguatan fungsi penyuluhan dan pendampingan.
Menurut Iqbal, intervensi kebijakan bagi sektor perikanan skala kecil tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dirancang dalam jangka panjang.
“Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil diperlukan upaya pemberdayaan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan,” katanya.
Melalui berbagai saran dan penyempurnaan tersebut, Pemkab Agam berharap kedua Ranperda ini nantinya dapat disahkan menjadi payung hukum yang kuat dan berdampak nyata bagi penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan ekosistem kreatif, serta peningkatan taraf hidup nelayan dan pembudi daya ikan di Kabupaten Agam.
ril-dmr











Discussion about this post