HORIZONE – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Pengelolaan SP4N-LAPOR! di Aula Balai Kota Bukittinggi, Kamis (22/10/2026).
Rakor ini diselenggarakan untuk mengoptimalkan pengelolaan pengaduan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor di lingkungan Pemprov Sumbar.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumbar melalui Kepala Bidang IKP Junaidi menjelaskan, kegiatan ini menjadi wadah penting untuk berbagi pengalaman serta meningkatkan keterampilan para pengelola pengaduan.
“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, pengelolaan pengaduan layanan di lingkup Pemprov Sumatra Barat dapat semakin cepat menghadapi perubahan dan mendapatkan peluang yang akan datang, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan daerah yang lebih maju dan berkeadilan,” ujar Junaidi.
Melalui koordinasi ini, penyelesaian pengaduan masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih transparan, responsif, dan efektif.
Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri menegaskan pentingnya penanganan pengaduan melalui kanal resmi pemerintah seperti SP4N-LAPOR! dibandingkan dengan media sosial.
Menurut Ahmad Zakri, penanganan laporan masyarakat harus direspon dengan baik secara kelembagaan agar informasi yang disampaikan valid dan akuntabel.
“Dengan SP4N-LAPOR!, pemerintah dapat menjelaskan ataupun memberikan jawaban atas pertanyaan masyarakat secara resmi, karena beda halnya memberikan penjelasan melalui media sosial,” ungkap Ahmad Zakri.
Ia menambahkan, pengelolaan pengaduan yang tertata rapi sangat strategis untuk membangun kepercayaan publik (public trust) terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Zakri memaparkan data penanganan pengaduan masyarakat yang masuk melalui sistem SP4N-LAPOR! di Sumatera Barat sejak awal tahun 2026 dimana total pengaduan masuk sebanyak 115 laporan.
“Laporan yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 79 laporan, dalam proses 32 laporan, ditunda 3 laporan, diarsipkan 2 laporan dan belum terverifikasi 2 laporan,” sampainya.
Capaian ini menunjukkan komitmen aktif Pemprov Sumbar dalam menindaklanjuti setiap aspirasi dan keluhan warga demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel.
dmr-ril











Discussion about this post