HORIZONE – Komisi III DPRD Kota Solok melakukan konsultasi dan sharing informasi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Jumat (2/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menggali strategi dan pola pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dinilai mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Konsultasi ini menjadi bagian dari upaya Komisi III DPRD Kota Solok dalam mempelajari berbagai inovasi dan langkah yang diterapkan daerah lain, khususnya dalam mengoptimalkan potensi sektor perparkiran sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.
Rombongan Komisi III DPRD Kota Solok disambut Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Elfauzan, S.Hut., didampingi Kepala UPT Perparkiran Dishub Kampar, Syukri Makmur.SE.MM.
Sementara itu, rombongan Komisi III DPRD Kota Solok diikuti Koordinator Komisi III sekaligus pimpinan DPRD, Mira Harmadia, S.S., dan dipimpin Ketua Komisi III, Irman Yefri Adang, SH., MH. Turut hadir Wakil Ketua Komisi III, Rinaldi, SE., Sekretaris Komisi III, Yusmanita, SH., serta anggota Komisi III, Wazadly, SH., MH., dan Irwan Sari In.
Ketua Komisi III DPRD Kota Solok, Irman Yefri Adang, mengatakan konsultasi tersebut menjadi kesempatan bagi DPRD untuk memperoleh gambaran mengenai pengelolaan perparkiran, mulai dari pendataan potensi, penataan lokasi, pembinaan juru parkir hingga mekanisme pemungutan dan pengawasan retribusi.
Menurutnya, berbagai aspek tersebut perlu diperkuat agar potensi sektor perparkiran dapat dikelola secara optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. Optimalisasi pengelolaan perparkiran dilakukan melalui pendataan potensi parkir, penataan dan penertiban lokasi parkir, pembinaan juru parkir, penguatan mekanisme pemungutan serta pengawasan retribusi,” ujar Irman Yefri Adang.

Informasi yang diperoleh dari Dishub Kabupaten Kampar menjadi bahan bagi Komisi III DPRD Kota Solok dalam melihat peluang penguatan pengelolaan perparkiran di Kota Solok.
Melalui pendataan potensi, penataan titik parkir, pengawasan, pembinaan juru parkir, koordinasi lintas OPD hingga pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai, pengelolaan retribusi parkir diharapkan dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan dan terukur.
Konsultasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya DPRD Kota Solok untuk memperoleh referensi dalam mendorong optimalisasi sumber-sumber PAD, khususnya dari sektor retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Elfauzan, S.Hut., menjelaskan bahwa capaian penerimaan sektor parkir di Kabupaten Kampar dalam empat tahun terakhir mampu melampaui target yang ditetapkan. Untuk tahun 2026, target penerimaan dari sektor parkir ditetapkan sebesar Rp1 miliar, sedangkan pada 2027 direncanakan meningkat menjadi Rp1,5 miliar.
Elfauzan mengungkapkan, peningkatan target tersebut merupakan bagian dari proses pengembangan dan optimalisasi potensi parkir yang dilakukan secara bertahap. Pada 2024, Dishub Kampar awalnya ditargetkan memperoleh penerimaan parkir sebesar Rp350 juta. Dalam pembahasan APBD Perubahan, target tersebut telah tercapai sehingga target kemudian dinaikkan menjadi Rp500 juta.
Target Rp500 juta tersebut juga berhasil direalisasikan dengan baik. Selanjutnya, pada 2025, Dishub Kampar kembali mendapat target penerimaan PAD parkir sebesar Rp700 juta. Target tersebut juga terealisasi dengan baik, bahkan pencapaiannya melebihi target,” kata Elfauzan.
Elfauzan menjelaskan, Dishub Kampar terus melakukan pemetaan terhadap titik-titik yang berpotensi menjadi sumber penerimaan parkir. Setiap terdapat perkembangan atau pembangunan kawasan usaha, potensi parkir juga menjadi perhatian dalam rangka menjaga peningkatan penerimaan daerah.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah melaksanakan uji petik terhadap potensi parkir. Dalam pelaksanaannya, Dishub juga berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, termasuk dinas yang menangani perizinan. Setiap ada pembangunan, target perparkiran tidak menurun. Dishub selalu mencari titik-titik parkir yang dapat dijadikan sumber pendapatan,” jelasnya.
Potensi parkir juga diarahkan pada kawasan usaha, termasuk pabrik-pabrik kelapa sawit yang memiliki aktivitas kendaraan cukup tinggi. Namun demikian, Dishub Kampar masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, salah satunya keberadaan parkir yang belum terdata atau parkir ilegal. Untuk mengatasinya, Dishub melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada pelaku usaha maupun masyarakat.
Dalam pengelolaan potensi parkir, Dishub Kampar juga melakukan pendataan terhadap kendaraan yang digunakan sebagai sarana kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Kampar. Elfauzan menyebutkan, terdapat sekitar 700 unit kendaraan yang tidak menggunakan nomor polisi Kabupaten Kampar. Terhadap kondisi tersebut, Dishub melakukan pendekatan kepada pemilik usaha agar kendaraan yang digunakan untuk kegiatan usaha di wilayah Kampar dapat dilakukan balik nama sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain pendataan, upaya mengurangi potensi kebocoran penerimaan juga dilakukan melalui penerapan pembayaran non-tunai. Masyarakat saat ini didorong menggunakan pembayaran melalui barcode/QR sehingga transaksi retribusi dapat dilakukan secara digital. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan memudahkan pengawasan penerimaan parkir.
Sementara itu, Kepala UPT Perparkiran Dishub Kampar, Syukri Makmur, menyampaikan bahwa target penerimaan PAD dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1 miliar. Untuk mencapai target tersebut, UPT Perparkiran Dishub Kampar terus melakukan sosialisasi serta pendataan terhadap kendaraan yang menjadi objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Selain itu, potensi-potensi parkir yang ada terus dimaksimalkan melalui pendataan, pengawasan dan penataan di lapangan. (Wahyu Haryadi)











Discussion about this post