HORiZONE — Arosuka, 21 September 2026 malam. Hujan dengan intensitas tinggi sejak sore hingga malam hari memicu longsoran di kawasan hulu Sungai Batang Laso.
Material longsoran kemudian terbawa arus dan menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok di Kecamatan Gunung Talang, sekaligus berdampak ke permukiman masyarakat. Nagari Batang Barus dan Nagari Koto Gaek Guguak menjadi dua wilayah yang terdampak langsung.
Di tengah situasi yang demikian berat, ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah seberapa banyak pernyataan yang disampaikan. Ukurannya jauh lebih sederhana, tetapi sekaligus lebih berat: seberapa cepat pemerintah hadir, seberapa terpadu seluruh kekuatan bekerja, dan seberapa jauh masyarakat yang menjadi korban mendapatkan pertolongan.

Pemerintah Kabupaten Solok di bawah kepemimpinan Bupati Jon Firman Pandu dan Wakil Bupati H. Candra kemudian mengerahkan penanganan bersama berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, PMI, hingga berbagai unsur pendukung lainnya.
Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan status tanggap darurat melalui Keputusan Bupati Solok Nomor 300.2-265-2026 tertanggal 22 September 2026. Status awal tersebut berlaku selama 14 hari, 22 September sampai 5 Oktober 2026.dan diperpanjang sampai 12 Oktober.
Berdasarkan data dua orang meninggal dunia, yakni Daffi Arahman, 21 tahun, dan Agusra, 59 tahun. Selain korban meninggal dunia, sejumlah warga mengalami luka ringan dan dua korban lainnya mengalami luka berat.
Galodo Arosuka juga dapat perhatian pemerintah pusat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming datang langsung lokasi bencana dan meninjau RSUD Arosuka pada 25 September. Wapres meminta korban mendapatkan pelayanan sampai pulih dan kelompok rentan di pengungsian dipantau secara berkala.
Data penanganan mencatat jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 513 orang.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan bencana bukan hanya bagaimana mencari korban yang hilang.

Pusat pemerintahan Kabupaten Solok menjadi lokasi terdampak yang cukup parah. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan berat, ringan dan sedang. Bangunan yang dilaporkan rusak berat antara lain, Sekretariat DPRD, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, DPMN dan Pos Jaga Satpol PP. Selain itu, sejumlah bangunan juga mengalami rusak sedang dan ringan.
Inilah salah satu ujian paling nyata dalam situasi bencana: ketika tempat bekerja rusak, pemerintah tetap harus bekerja. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan.
Banyak pihak ikut terlibat dalam proses penanganan Galodo Arosuka seperti personel SAR gabungan antara lain berasal dari TNI AD/Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, Kodim 0309/Solok, Yon TP 951/PM, Denzipur, TNI AL, Polri, pemerintah daerah, Poldam Kabupaten Solok, BPBD dan PMI.
Penanganan tersebut memperlihatkan satu hal penting. Bencana besar tidak mungkin ditangani oleh satu institusi. Ia membutuhkan kerja bersama.
Basarnas melakukan pencarian dan evakuasi korban.
BPBD Kabupaten Solok menjalankan pencarian dan evakuasi, pembersihan rumah dan kantor, pendistribusian logistik, kaji cepat, pendataan dan pengoperasian posko.

TNI AD mendukung personel dan peralatan untuk mempercepat pembersihan kawasan perumahan, perkantoran dan fasilitas umum.
TNI AL juga mendukung pengerahan personel dan peralatan.
Polri membantu pengamanan, pembersihan serta mendirikan dapur umum.
Kejaksaan turut mendirikan dapur umum.
Dinas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan pendataan korban luka.
Dinas Sosial mengoperasikan dapur umum dan membantu administrasi korban.
Dinas Lingkungan Hidup mengkoordinasikan pembersihan material dan pengelolaan hasil pembersihan.
Satpol PP dan Damkar mendukung personel serta sarana operasional. Sementara Dinas Kominfo Kabupaten Solok menjalankan publikasi dan dokumentasi penanganan secara berkala.
Pembersihan kawasan terdampak membutuhkan peralatan dalam jumlah besar.
Dukungan peralatan antara lain berasal dari BPBPK, BPJN, BWSS V, DPUPR, BNPB, TNI serta dukungan pihak swasta.
Pengerahan alat berat tersebut menjadi sangat penting karena penanganan Arosuka bukan hanya soal mengangkat lumpur.
Tim gabungan harus membuka kembali jalan, membersihkan rumah, menyelamatkan fasilitas umum, membersihkan sungai dan mengurangi potensi ancaman bencana susulan.
Badan Geologi Kementerian ESDM pada 5 Oktober mendorong pembangunan sistem peringatan dini terpadu serta sabo dam untuk mengurangi risiko banjir bandang di kawasan tersebut dan merekomendasikan agar kompleks perkantoran Pemkab Solok dievaluasi secara menyeluruh.
Bupati Solok mengarahkan agar keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Seluruh jajaran diminta bekerja cepat, terpadu dan responsif serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh pelayanan, bantuan dan kebutuhan dasar.
Sementara Wakil Bupati H. Candra berada dalam rangkaian koordinasi penanganan bersama Forkopimda, termasuk memantau pembersihan kawasan terdampak dan evaluasi penanganan darurat.
Langkah tersebut berjalan bersamaan dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, organisasi kemanusiaan dan berbagai elemen masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Solok juga tidak bekerja sendirian dalam urusan logistik. (*)











Discussion about this post