
HORIZONE – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumbar dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026).
Dokumen KUA-PPAS 2027 tersebut menjadi kompas arah kebijakan fiskal daerah Sumatera Barat. Untuk tahun anggaran 2027, kebijakan fiskal Sumbar difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi, memperkuat inklusi sosial, serta menjaga ketahanan pangan daerah.
Mahyeldi menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 ini dirancang secara realistis dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi makro global dan nasional. Terlebih, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2025 sempat melambat di angka 3,37 persen akibat rentetan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang mengganggu sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi.
“Perlambatan ini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi makro dan bencana alam. Namun, alokasi anggaran tahun 2027 disusun berdasarkan prinsip money follows program. Kami memberi prioritas penuh pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung pemulihan pascabencana,” ujar Mahyeldi.
Meski pertumbuhan ekonomi menghadapi tantangan berat, Mahyeldi memaparkan bahwa indikator pembangunan sosial di Sumatera Barat justru menunjukkan capaian yang menggembirakan.
Berdasarkan data makro terbaru, beberapa indikator sosial Sumbar yang berhasil membaik antara lain Tingkat Kemiskinan Turun dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen (berkurang lebih dari 33 ribu jiwa), Indeks Gini Rasio membaik menjadi 0,280, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,52 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat ke angka 77,27 (di atas rata-rata nasional).
“Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kita jalankan bersama telah tepat sasaran dan efektif dalam menjaga daya tahan rumah tangga,” kata Gubernur.
Untuk menyokong tema pembangunan “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan”, Pemprov Sumbar memproyeksikan postur anggaran fiskal tahun 2027 adalah Pendapatan Daerah sebanyak Rp5,77 triliun, Belanja Daerah sebanyak Rp5,71 triliun dan Defisit APBD sebanyak Rp66 miliar (setelah memperhitungkan komponen pembiayaan daerah).
Untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemprov Sumbar akan menggenjot digitalisasi perpajakan, memperkuat kinerja BUMD, serta mengoptimalkan aset daerah. Sementara untuk belanja, prioritas akan diarahkan pada layanan dasar, infrastruktur tangguh bencana, hilirisasi sektor unggulan, pariwisata, dan ekonomi kreatif berbasis UMKM.
Gubernur Mahyeldi berharap proses pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama legislatif dapat berjalan lancar demi menghasilkan kebijakan yang responsif bagi warga Sumatera Barat.
“Kami berharap pembahasan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat,” pungkasnya.
damara











Discussion about this post