HORIZONE – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sumbar mempercepat sertifikasi halal dan membangun ekosistem halal terintegrasi. Langkah ini bertujuan meningkatkan daya saing daerah, memperkuat UMKM, serta memperluas akses pasar nasional hingga internasional.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (4/8/2026). Acara tersebut turut menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan.
“Halal bukan lagi sekadar kewajiban syariat, tetapi instrumen strategis meningkatkan daya saing daerah, memperkuat perlindungan konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Pengembangan halal di Sumbar didukung falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) serta Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal.
Capaian sertifikasi halal di Sumbar hingga kini mencakup pelaku usaha terdaftar sebanyak 72.385, sertifikat diterbitkan sebanyak 110.114 dan produk tersertifikasi sebanyak 246.332.
Mahyeldi menekankan pentingnya membangun ekosistem berkelanjutan mulai dari industri, kawasan wisata, pusat kuliner, laboratorium, hingga rantai pasok UMKM—terutama menjelang pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026.
Baca juga : Petani Lansia yang Hilang di Bukit Sundi Ditemukan Selamat Setelah Dua Hari Pencarian
Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan menegaskan, halal adalah bentuk daya saing global. Saat ini, penerbitan sertifikat halal nasional melonjak dari 600 ribu menjadi lebih dari 3,3 juta per tahun, dengan target 7 juta sertifikat pada 2026.
“Jika produk luar masuk berlabel halal sementara UMKM kita tidak memilikinya, produk lokal akan kalah bersaing,” kata Haikal.
Mahyeldi berharap sinergi antara pemerintah, BPJPH, perbankan, dan perguruan tinggi terus diperkuat agar Sumbar menjadi pelopor ekosistem halal nasional.
ril-dmr
Discussion about this post