HORIZONE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita serta turut dihadiri Bupati Eka Putra dan Wabup Ahmad Fadly dan 23 anggota DPRD.
Sidang yang dilaksanakan Selasa (27/10/2026) di ruang sidang utama DPRD setempat membahas 3 agenda, yakni tentang Penetapan Keputusan DPRD Tentang Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun 2027, Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap Ranperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, serta Ranperda Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Anton menyampaikan, pembahasan Propemperda tahun 2027 telah dilakukan pada 22 Oktober 2026 terhadap Ranperda yang diusulkan.

“Pembahasan telah dilakukan secara bersama antara Badan Pembentukan Perda DPRD dengan perangkat daerah Pemrakarsa dan tim pembentukan Perda Kabupaten Tanah Datar. Hasil pembahasan akan dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Tanah Datar yang sebentar lagi kita sampaikan,” sampainya.
Ditambahkan Anton lagi, untuk Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok telah dilaksanakan rangkaian pembahasan sejak Maret 2026 lalu.
“Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Ranperda ini pada 27 Maret 2026, dilanjutkan dengan pandangan Umum Fraksi pada 30 Maret 2026. Kemduian penyampaian tanggapan Bupati atas pemandangan fraksi pada 1 April 2026. Selepas beberapa rangkaian lainnya, pada 15 April 2026 8 fraksi DPRD Setuju diundangkan dalam lembaran daerah,” ungkapnya.
Keputusan DPRD tentang Propemperda akan ditetapkan dengan nomor: 100.3.3/15/ KPTS/DPRD-TD/2026, Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bernomor 100.3.3/16/KB /DPRD-TD/2026 dan Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok bernomor 10/KB/BTD-2026.

Bupati Eka Putra menyampaikan terima kasih kepada Badan Pembentukan Perda DPRD, Fraksi, Pansus beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam pembahasan Ranperda yang diajukan.
“Sumbangan pemikiran sangat besar artinya dalam pembahasan dan perumusan sehingga Ranperda disetujui menjadi bersama Perda dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum,” sampainya.
Dikatakan Eka Putra, penyusunan Properpemda merupakan tahapan yang penting dalam penyusunan Perda untuk melahirkan Perda yang berkualitas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kewenangan daerah dan peraturan perundang-undangan
“Penyusunan Properpemda tahun 2027 juga merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati.
Propemperda tahun 2027 yang telah disetujui memuat 15 (lima belas) ranperda yang seluruhnya merupakan prioritas untuk segera dibahas dan ditetapkan. Kelima belas Ranperda tersebut terbagi kedalam tiga kelompok, yakni Ranperda bersifat wajib, Ranperda Lanjutan Dari Propemperda tahun 2026 dan Ranperda Prioritas yang perlu segera ditetapkan menjadi Perda.

Pertama Ranperda yang bersifat wajib yaitu :
1. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
3. Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2028;
Ranperda Lanjutan dari Propemperda tahun 2026:
1. Ranperda tentang Nagari;
2. Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
3. Ranperda tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar;
4. Ranperda tentang Fasilitasi Pengelolaan Masjid; dan
5. Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Ranperda Prioritas yang perlu segera ditetapkan menjadi Perda :
1. Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Ranperda tentang Transportasi Darat;
3. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar;
4. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Ranperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Tanah Datar;
6. Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Rabies; Dan
7. Ranperda Tentang Ketahanan Keluarga.
damara











Discussion about this post