Dalam pemaparannya, Efriyon menjelaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan pendidikan melalui tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah (legislasi), penganggaran, dan pengawasan.
Sementara dalam fungsi penganggaran, DPRD bersama pemerintah daerah membahas dan menyetujui alokasi APBD untuk sektor pendidikan. Penganggaran tersebut harus diarahkan pada program prioritas yang benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan.
Efriyon juga menegaskan bahwa keterlibatan DPRD tidak hanya sebatas pembahasan anggaran, tetapi mencakup penentuan arah kebijakan pendidikan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, termasuk pembahasan KUA-PPAS bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Lebih lanjut, Efriyon memaparkan sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian Komisi II DPRD Kota Solok dalam menjalankan fungsi pengawasan. Di antaranya pemerataan akses dan fasilitas pendidikan, seperti pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah yang mengalami kerusakan, serta penguatan sarana pembelajaran berbasis digital.
Persoalan lainnya adalah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi pemenuhan kebutuhan guru, pemerataan penempatan tenaga pendidik, serta perhatian terhadap kesejahteraan guru non-ASN. DPRD juga memberikan perhatian terhadap tata kelola Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan penyaluran beasiswa agar berjalan transparan, adil, serta tepat sasaran.
Tidak kalah penting, evaluasi terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, termasuk perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), juga menjadi bagian dari pengawasan.
Dalam kondisi tertentu, DPRD juga memiliki hak konstitusional, seperti hak interpelasi dan hak angket, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, DPRD memberikan rekomendasi evaluatif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, termasuk pelaksanaan program di sektor pendidikan.

Menurut Efriyon, seluruh instrumen tersebut pada dasarnya bertujuan memperkuat dan menyempurnakan pelaksanaan program Dinas Pendidikan, bukan sekadar mencari kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Seluruh kebijakan, penganggaran, dan pengawasan harus bermuara pada satu tujuan, yaitu meningkatkan mutu pendidikan serta memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan dan akses pendidikan yang adil dan berkualitas,” menjadi pesan penting dalam pemaparannya.
Melalui penyusunan Blueprint Pendidikan Kota Solok 2025–2045, diharapkan lahir sebuah peta jalan pembangunan pendidikan yang terarah, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan zaman.











Discussion about this post