HORIZONE – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama DPR RI menggelar pra sosialisasi rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi di Gedung Serbaguna Kecamatan X Koto, Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini menjadi wadah dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait trase, pembebasan lahan, hingga dampak lingkungan.
Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, serta jajaran jajaran pemerintah daerah dan tokoh adat setempat.
Wabup Ahmad Fadly menegaskan, keberadaan jalan tol sangat penting untuk memutus kemacetan kronis serta risiko longsor dan kecelakaan di kawasan Lembah Anai. Meski demikian, ia mengingatkan agar persoalan pembebasan lahan diselesaikan secara transparan.
“Pembangunan tol ini sangat positif bagi Sumatera Barat. Namun, persoalan pembebasan lahan harus dibahas terbuka. Saya berharap masyarakat dan niniak mamak menyimak penjelasan dengan baik serta mengedepankan musyawarah,” ujar Ahmad Fadly.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menekankan bahwa pra sosialisasi ini dilakukan sebelum penetapan trase final. Hal ini bertujuan agar kekhawatiran warga terkait dampaknya terhadap lahan pertanian, irigasi, dan akses antar-kampung dapat diakomodasi sejak dini.
“Trase tol belum diputuskan. Kami hadir untuk mendengar aspirasi warga. Jangan sampai pertanian terganggu dan jaringan irigasi terputus. Akses antar-kampung juga harus tetap terhubung, baik melalui jalan penghubung maupun terowongan,” kata Andre.
Andre menambahkan, pembangunan ruas tol ini merupakan terobosan untuk mengatasi keterbatasan akses Padang–Bukittinggi yang selama ini sangat bergantung pada jalur Lembah Anai dan Malalak. Terkait ganti rugi lahan, ia memastikan proses ganti kerugian akan memperhitungkan kondisi tanah, tanaman, hingga bangunan di atasnya secara adil.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Hutama Karya, Koentjoro, memaparkan bahwa perkiraan panjang trase tol di wilayah Tanah Datar mencapai 18 kilometer, melintasi Kecamatan X Koto dan Batipuh. Pihaknya mengapresiasi masukan warga sebagai bahan evaluasi perbaikan data sebelum memasuki tahap konsultasi publik.
Dalam sesi dialog, warga dan tokoh adat X Koto menyambut baik rencana proyek tersebut. Meski mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, mereka meminta jaminan agar lahan pertanian produktif dan mata pencaharian warga tetap terlindungi, serta proses pendataan kepemilikan tanah dilakukan secara valid dan transparan.
damara











Discussion about this post